JAKARTA || Sebuah catatan sejarah dan kebanggaan baru terukir bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Ranah Piaman. Srikandi asal Lubuk Alung, Padang Pariaman, Dhifla Wiyani, secara resmi disetujui oleh Komisi III DPR RI sebagai satu dari 11 Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung selama dua hari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dhifla Wiyani bukanlah sosok baru dalam belantara hukum nasional. Berbekal latar belakang sebagai aktivis sejak masih berstatus mahasiswa, ia mematangkan kariernya sebagai praktisi hukum dan advokat senior di ibu kota. Kedekatannya dengan dunia peradilan bahkan telah terbangun sejak dini, mengingat orang tuanya juga memiliki rekam jejak di ranah yudikatif. Selain aktif mengelola kantor hukum DHW & Partners, Dhifla juga memiliki rekam jejak kepemimpinan di berbagai organisasi, seperti Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) hingga Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Perjalanan Dhifla menuju kursi tertinggi di Mahkamah Agung melalui proses seleksi yang ketat dan panjang. Berawal dari seleksi awal di Komisi Yudisial (KY) yang diikuti oleh ratusan pendaftar, namanya berhasil meloloskan diri menuju tahapan uji kelayakan di DPR RI. Dalam rapat pleno penetapan yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, seluruh fraksi sepakat memberikan persetujuan kepada Dhifla Wiyani untuk mengemban amanah sebagai Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penetapan Dhifla Wiyani sebagai Hakim Agung Kamar Pidana tidak hanya menjadi pencapaian karier tertinggi dalam dunia hukum, tetapi juga menjadi bukti nyata kiprah putri daerah asal Lubuk Alung yang mampu berdiri di puncak penegakan hukum nasional. Setelah persetujuan resmi di tingkat DPR RI, nama Dhifla bersama calon hakim agung terpilih lainnya akan dibawa ke Rapat Paripurna sebelum diserahkan kepada Presiden guna penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan resmi sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.
Sumber: Tempo
