JAKARTA ||Relawan Prabowo, Pria berdarah Madura-Batak, Kanjeng Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH berang dan tuding Ketum APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), H. Juswandi memutarbalikkan fakta yang menyebut Koperasi TKBM Pelabuhan sebagai bentuk monopoli.
Pernyataan monopoli itu disampaikan Juswandi pada Rakernas APBMI di Surabaya. Justru menurut Jusuf Rizal, APBMI itu yang mau menopoli pekerjaan di Pelabuhan mulai dari hulu hingga hilir serta mau menghabisi eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan
“Ini kejahatan pembunuhan karakter bagi Koperasi TKBM Pelabuhan. Para pekerja dan buruh sudah bekerja puluhan tahun sejak tahun 1985 mencari nafkan di pelabuhan, guna menghidupi keluarganya. Turut membantu perekonomian bangsa di Pelabuhan. Tapi pendatang baru mau mengusik dan bikin gara-gara. Karena itu Relawan Prabowo dan Serikat Pekerja akan menyikapi tuduhan tidak berdasar Juswandi,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Suluruh Indonesia) itu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kenapa Jusuf Rizal berang dan menilai ada mensrea (niat tidak baik) mau menghancurkan peran dan eksistensi Koperasi TKBM di Pelabuhan?
Sebab menurut Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) itu, APBMI justru yang mau monopoli di Pelabuhan. Mereka mau kuasai pelabuhan, mulai dari hulu hingga hilir. Mereka mau atur seenak perutnya pelabuhan. Mereka mau memutarbalikkan fakta. Tapi anehnya pejabat pemerintah mau saja jadi kacungnya dengan mengabaikan nasib pekerja dan buruh yang diwadahi Koperasi TKBM.
“Mereka mau usir pekerja dan buruh anggota Koperasi TKBM kemudian digantikan, bisa saja ambil TKA China. APBMI diduga menfaatkan Dirjen Muhammad Masyhud dan Direktur Budi Mantoro Dikementerian Perhubungan serta Kepala KSO disetiap Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara yang memiliki PUK TKBM.
Tidak hanya sampai disitu, Jusuf Rizal menduga kuat ada grand design dan mensrea dengan membenturkan antar serikat pekerja dan buruh agar kartel dan oligarki bisa kuasai Pelabuhan dengan mudah. Juswandi melakukan Politik adu domba (devide at impera). Ini nembahayakan masa depan pekerja dan buruh diseluruh Pelabuhan. Selain juga membahayakan keamanan, politik dan ekonomi
Lebih lanjut menurut Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, menyebutkan para pekerja dan buruh di pelabuhan itu jumlahnya ratusan ribu. Jangan sampai gara-gara ulah Ketum APBMI, Juswandi para pekerja dan buruh ikut berang turun ke jalan. Karena jika menyangkut urusan perut, rakyat bisa gelap mata dan cari Juswandi. Sementara Prabowo fokus agar tidak ada rakyat yang kehilangan kerja.
“Menyikapi hal tersebut, PUK Madas Nusantara-FSPTSI-KSPSI akan mengirimkan surat ke Juswandi minta klarifikasi atas pernyataannya. Jangan main-main kami orang keras yang hidup berkeringat di terik matahari Pelabuhan. Jangan Juswandi enak-enak duduk di ruang ber-AC, seenaknya ngobok-ngobok pekerjaan di Pelabuhan. Bisa berdarah itu,” tegas Jusuf Rizal
Apakah Koperasi TKBM Pelabuhan memonopoli pekerjaan di Pelabuhan, seperti tuduhan Ketum APBMI, Juswandi?
Jika berdasarkan ketentuan hukum, keberadaan Koperasi TKBM di Pelabuhan berdiri jauh sebelum ada APBMI. Sebagai bentuk dan komitmen pemerintah melindungi para pekerja dan buruh yang diwadahi Koperasi TKBM, maka tahun 1985 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi) Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.
Selain itu, eksistensi Koperasi TKBM juga mengacu kepada Permenkop KUKM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. Terus dikuatkan lagi dengan SE Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No 6 Tahun 2023 Tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan.
“Jadi jika disebut monopoli yang mana. Sebab Koperasi TKBM menjalankan aturan. Ini kan sama dengan peraturan pembentukan Koperasi Merah Putih disetiap Desa. Intinya menurut saya Juswandi dan kelompoknya ingin menguasai pelabuhan dan mau mematikan pekerjaan pra pekerja dan buruh Pelabuhan,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu
Semestinya, ujar Jusuf Rizal, Juswandi bergandengan dengan Koperasi TKBM untuk menyelenggarakan pelayanan di Pekabuhan. Bukan mau membumihanguskan Koperasi TKBM. Jika SDM dianggap kurang mumpuni, sampaikan tentu kami melakukan avokasi guna meningkatkan kompetensi para pekerja dan buruh sebagaimana kebutuhan.
“Kami menggimbau kepada Juswandi, jangan usik-usik keberadaan Koperasi TKBM Pelabuhan agar tidak berdarah. Koperasi TKBM sangat koperatif. Begitu juga kepada pejabat di Kemenhub hingga Kepala KSOP Pelabuhan, jangan bermain api, jika anda masih kotor,” tegas Jusuf Rizal agar hal ini bisa diatensi Menteri Perbuhungan dan Presiden Prabowo Subianto.
