PANGKAL PINANG || Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kawasan Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita enam smelter hasil rampasan dari kasus korupsi. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam.
Presiden menuturkan, dari hasil penyitaan aset tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian mencapai Rp300 triliun. “Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” tegas Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh aparat dan instansi terkait yang bergerak cepat dalam penyelamatan aset negara tersebut. “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden meminta seluruh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk terus menegakkan hukum dan memberantas korupsi yang merugikan negara. Ia menekankan bahwa kekayaan negara harus dijaga dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. “Ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Jadi saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, kepada pejabat-pejabat semuanya,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Prabowo kembali menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga aset negara. “Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyaksikan penyerahan enam smelter hasil rampasan kasus korupsi dari Kejaksaan Agung kepada Wakil Menteri Keuangan untuk selanjutnya diserahkan kepada PT Timah (Persero) Tbk selaku BUMN yang akan mengelola aset-aset tersebut.
