PEKANBARU|| Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar pertemuan bersama masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (16/4/2026), guna membahas persoalan konflik agraria dan tata kelola lahan di Provinsi Riau.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, serta dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP diwakili oleh Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutrisno, S.Sos., bersama unsur pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, dan pihak perusahaan terkait.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan konflik lahan, mulai dari tumpang tindih kepemilikan hingga belum tuntasnya aspek legalitas atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun. Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa konflik agraria di Riau tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan serta merumuskan langkah penyelesaian yang lebih terarah. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, guna mempercepat penanganan di lapangan.
Kehadiran TNI AD melalui Irdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Totok Sutrisno, S.Sos., dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas wilayah, khususnya dalam penanganan konflik sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI berperan membantu pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai, humanis, dan berkeadilan, sehingga seluruh pihak dapat memperoleh kepastian hukum dan rasa aman.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terwujud solusi konkret yang tidak hanya menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, tetapi juga memperkuat tata kelola lahan di Provinsi Riau, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (*Red)
