BAGANSIAPIAPI – Tokoh muda Rokan Hilir, Muhajirin Siringo Ringo, menyoroti pentingnya tata kelola aset daerah yang lebih transparan dan produktif.
Secara khusus, ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir untuk mengelola aset perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) secara profesional guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhajirin menilai, selama ini status pengelolaan perkebunan sawit milik Pemkab terkesan tidak transparan, terutama terkait siapa pihak yang menyewa atau mengelola lahan-lahan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Muhajirin, sudah saatnya Pemkab Rohil melakukan pendataan ulang dan penertiban terhadap seluruh titik perkebunan sawit yang menjadi aset daerah.
Ia menyayangkan jika potensi sebesar itu tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah hanya karena administrasi yang kurang jelas.
“Sudah cukup selama ini perkebunan sawit milik Pemkab tidak jelas siapa yang menyewa dan bagaimana skema bagi hasilnya. Ini adalah potensi PAD yang sangat besar jika dikelola dengan serius,” ujar Muhajirin kepada media.
Meski memberikan kritik terhadap kondisi masa lalu, Muhajirin menyatakan optimisme yang tinggi terhadap perubahan di tubuh BPKAD saat ini.
Ia meyakini di bawah kepemimpinan Sarman, BPKAD akan mampu melakukan terobosan dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan aset daerah.
“Saya yakin penuh, di bawah kepemimpinan Kanda Sarman, BPKAD bisa bekerja lebih baik lagi. Beliau memiliki integritas dan kemampuan untuk merapikan carut-marut aset kita selama ini,” tambahnya.
Optimalisasi sektor perkebunan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan pengelolaan yang baik, hasil dari perkebunan sawit tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program pembangunan di Rokan Hilir.
Muhajirin berharap BPKAD segera melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari inventarisasi lahan hingga penerapan sistem sewa yang transparan dan kompetitif sesuai dengan regulasi yang berlaku.
